Berita

KEMENHUB PASTIKAN DISTRIBUSI BARANG LOGISTIK DI WILAYAH MALUKU BERJALAN NORMAL DAN LANCAR

12/06/2018

AMBON (12/6) - Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan distribusi barang kebutuhan dari Ambon ke beberapa daerah di Kabupaten Buru Selatan, Maluku berjalan lancar dan normal.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Ambon, Henry Tondang mengatakan bahwa untuk wilayah Ambon dan sekitarnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyiapkan dukungan terhadap distribusi barang kebutuhan atau logistik melalui program tol laut dan kapal perintis.

"Armada tol laut sudah masuk ke Ambon dengan trayek T-7 melalui Namlea dan trayek T-15 melalui Namrole. Sedangkan untuk armada perintis sudah ada 8 trayek Sabuk Nusantara di Ambon yaitu R 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 dan 53," ujar Henry.

Menurut Henry, Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap keberlangsungan logistik di Indonesia Wilayah Timur. Jika ada permasalahan terkait distribusi logistik tentunya Pemerintah tidak tinggal diam agar memastikan jalur distribusi logistik tetap lancar.

"Beberapa waktu lalu, kapal perintis trayek R53 yang masuk ke Kecamatan Pulau Ambalau yaitu KM Manusela perlu masuk dok untuk perawatan rutin dan Ditjen Perhubungan Laut segera menyiapkan kapal cadangan yaitu KM. Kinei agar distribusi logistik tetap berjalan lancar," ungkap Henry.

Hal serupa juga terjadi beberapa waktu yang lalu, ketika kapal cepat swasta KM Elizabeth yang melayani wilayah Ambon rusak dan dengan segera KSOP Ambon mendapatkan kapal pengganti yaitu 2 unit kapal cepat yaitu KM. Torpedo dan KM. Express bahari yang dioperasikan oleh pihak swasta, PT. Dharma Indah agar pelayanan tidak terhenti.

*Kapal Perintis Siap Layani Rute Kapal Penyeberangan yang rusak*

Namun demikian, kemarin (11/6) diberitakan bahwa kapal penyeberangan, KM. Tanjung Kabat yang merupakan kapal dengan jaringan trayek perintis Ditjen Perhubungan Darat dan merupakan kapal yang diandalkan masyarakat Pulau Ambalau (73 mil dari Ambon) untuk mengangkut barang kebutuhan dikarenakan jadwalnya yang lebih cepat daripada kapal perintis reguler mengalami kerusakan dan belum ada penggantinya.

"Jadi kapal tol laut dan kapal perintis reguler selalu siap namun karena kapal KMP. Tanjung Kabat yang menjadi andalan masyarakat Pulau Ambalau rusak, maka distribusi barang kebutuhan mereka menjadi terhambat padahal ada kapal lainnya yang bisa menjadi pilihan dalam distribusi barang kebutuhan," ujar Henry.

Henry juga menyampaikan agar masyarakat dapat memanfaatkan kapal-kapal lain yang sudah disiapkan Pemerintah agar distribusi barang kebutuhan tetap berjalan lancar dan normal.

"Saat ini distribusinya sudah berjalan lancar dan normal dengan menggunakan kapal-kapal yang sudah ada. Kami juga telah berkoordinasi dengan Kepala BPTD Wilayah XXIII Maluku, Herman, agar kapal KMP. Tanjung Kabat yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bipolo Gidin agar dapat segera dioperasikan kembali sesuai trayeknya atau dicarikan penggantinya," kata Henry.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo mengatakan bahwa Pemerintah selalu memiliki rencana cadangan bila dilapangan ditemukan permasalahan yang terjadi terkait permasalahan ketersediaan kapal pengangkut logistik.

"Kita ada kapal tol laut dan juga kapal perintis yang masuk ke wilayah Maluku dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Maluku khususnya Ambon. Jika sekiranya masih kurang pasokan logistik ke Pulau Ambalau, kami akan melakukan omisi atau deviasi kapal perintis trayek lain yang ada di sana agar distribusi logistik tetap berjalan lancar sambil menunggu kapal penyeberangan KMP. Tanjung Kabat beroperasi kembali," kata Dirjen Agus.

Lebih lanjut, Dirjen Agus menegaskan pentingnya sinergi antara Pemda Ambon dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut untuk mengantisipasi permasalahan kekurangan kapal untuk mengangkut logistik. 

"Kapal swasta dan yang dioperasikan Pemda juga harus selalu siap beroperasi dan harus ada Contingency Plan antara Pemda dan Kantor KSOP Ambon  jika ada salah satu kapal yg berhenti beroperasi. Intinya, kita harus melayani masyarakat sebaik mungkin. Untuk itu, negara hadir untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi," tutup Dirjen Agus.


Sumber Berita: Humas Laut Hits: 24