Berita

BIMP-EAGA SEA LINKAGES WORKING GROUP: INDONESIA DUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI DI GERBANG TIMUR INDONESIA

19/04/2017

MANADO - Indonesia kembali menunjukan peranannya di kancah internasional. Kali ini, Indonesia mengirimkan delegasinya pada pertemuan BIMP-EAGA Sea Linkages Working Group yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula Manado tanggal 19-20 April 2017.


Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari Negara anggota BIMP EAGA Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Philippines, serta perwakilan dari BIMP FC, BEBC dan ADB bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah regional BIMP EAGA terutama di daerah perbatasan yang pertumbuhannya belum optimal.

Adapun pertemuan BIMP-EAGA Sea Linkages Working Group dibuka oleh Kepala Kantor KSOP Kelas I Bitung, Victor Vikki Subroto yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyebutkan bahwa kerjasama sub regional ini sangat penting bagi pengembangan kawasan khususnya di perbatasan yang langsung berhadapan dengan Negara tetangga Malaysia, Philippines dan Brunei Darussalam.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono  menyatakan bahwa peningkatan fasilitas transportasi di wilayah BIMP EAGA akan menciptakan efisiensi logistik dan sistem transportasi multimoda untuk kemudahan perpindahan arus barang dan menghubungkan transportasi darat, laut dan udara.

"Jaringan transportasi yang efisien, aman dan terintegrasi di wilayah BIMP EAGA menjadi hal yang vital untuk mewujudkan potensi ekonomi daerah, juga untuk meningkatkan pariwisata dan investasi daerah," ujar Tonny.

Menurut Dirjen Hubla, hal ini sesuai dengan kesepakatan dari para Menteri Transportasi BIMP EAGA untuk mendukung Sea Linkages Working Group (SLWG) guna meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan sehingga Negara-negara BIMP EAGA dapat berkontribusi pada pengembangan sosial ekonomi di wilayah BIMP EAGA maupun daerah sekitarnya.


Lebih lanjut, Dirjen Tonny menjelaskan bahwa para Menteri BIMP EAGA menekankan SLWG tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan konektivitas laut di antara wilayah kepulauan di BIMP EAGA dalam rangka mendukung rute pelayaran yang efisien dan berkelanjutan termasuk dalam mendukung pelayaran RoRo dan cruise. 

Terkait pertemuan di Manado,  Tonny menambahkan salah satu pembahasan pertemuan di Manado adalah dalam rangka persiapan pelayaran perdana kapal RoRo dari Davao ke Bitung.

"Pelayaran perdana kapal RoRo dari Davao ke Bitung rencananya akan dilaksanakan pada akhir bulan April 2017 bersamaan dengan KTT ASEAN yang diselenggarakan di Manila, Filipina, yang akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte," ujar Tonny.

Dirjen Tonny juga menyatakan bahwa pertemuan BIMP EAGA Sea Linkages Working Group akan memberikan kontribusi kepada kawasan sub regional BIMP-EAGA. "Kontribusi tersebut dilakukan melalui upaya-upaya kerja sama yang berkelanjutan dalam meningkatkan konektivitas di wilayah BIMP EAGA yang diharapkan akan mampu meningkatkan ekonomi di kawasan timur  Indonesia," kata Tonny.

Dalam hal ini, perlu digaris bawahi adalah Indonesia sebagai negara kepulauan melihat transportasi laut sebagai tulang punggung perekonomian sekaligus sebagai sarana untuk memperlancar roda perekonomian antar pulau dengan berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Transportasi laut juga merupakan urat nadi yang menghubungkan Indonesia dengan Negara-negara di kawasan regional ASEAN dan secara lebih intensif di kawasan sub regional BIMP EAGA, yang memiliki perbatasan laut  dan darat dengan Negara tetangga. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki laut yang berbatasan langsung dengan negara lain. Ada 10 negara tetangga yang lautnya berbatasan langsung dengan wilayah Nusantara. Mereka adalah India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Republik Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste. Wilayah BIMP EAGA memiliki perbatasan laut dengan Indonesia, dan hal ini perlu mendapat perhatian serius.​
Sumber Berita: Humas Ditjen Hubla Hits: 45